"In this world nothing can be said to be certain, except death and taxes"
*Benjamin Franklin

 “Lunasi Pajaknya, Awasi Penggunaannya”

Download apliasi efaktur terbaru E-Faktur Versi 2.2 tanggal 1 februari 2019


Berikut kami lampirkan link untuk mendownload E-Faktur Versi 2.2
Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah:
1. Pastikan database lama di backup dengan baik
2. Pilih Installer Aplikasi E-Faktur sesuai dengan spek komputer
3. Pindahkan database lama ke Aplikasi E-Faktur versi 2.2 dengan membuat folder db , kopikan database ke folder tersebut.
4. Aplikasi E-Faktur versi 2.2 hanya dapat dilakukan mulai tanggal 2 Februari 2019 pukul 07.00 WIB
5. Akan dilakukan planned downtime atas aplikasi e-Nofa dan e-Faktur mulai hari Jumat tanggal 1 Februari 2019 pukul 17.00 WIB s.d. hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019

 

semoga bermanfaat.

 

Silahkan download : https://drive.google.com/open?id=1SxhxEtqX33eX-y2apxQFFvavF_X7v_9R

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Himbauan Memanfaatkan Amnesti Pajak

Saat Ini Dirjen Pajak sudah mendapatkan informasi harta yang mengunakan nama kita, mungkin beberapa dari rekan sudah dapat email yang berbunyi spserti ini:

 

 

Wajib Pajak yang terhormat,
Berdasarkan data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak dan setelah disandingkan dengan laporan pajak Saudara, terdapat harta yang berbeda atau belum dilaporkan di SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Data harta dalam SPT terakhir yang Saudara laporkan adalah sebagai berikut:

 

isinya harta kita bla bla bla......

dan dibawahya terdapat himbauan seperti ini:

Pemutihan Pajak TAx Amnesty

Akibat atau Sanksi yang diterima jika tidak melaporkan spt masa/tahunan tepat waktunya dan/atau terlambat menyetorkan kekurangan pembayaran pajak :

UU KUP Pasal 7 ayat 1 :

Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan serta sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.

Tidak atau terlambat melaporkan :

  1. SPT Masa PPN akan dikenakan denda sebesar Rp 500.000,-
  2. SPT Masa Selain PPN (PPh 21,22,23,25,15 dan 4 ayat 2) akan dikenakan denda sebesar Rp 100.000,-
  3. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dikenakan denda  Rp 100.000,-
  4. SPT Tahunan PPh Badan dikenakan denda Rp 1.000.000,-

Akibat atau sanksi yang diterima jika tidak atau terlambat penyetoran pajak adalah sanksi berupa bunga 2% perbulan.

UU KUP Pasal 9 ayat 2a

Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen)per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Mari kita gunakan Hak untuk mengikuti Tax Amnesty karena sanksi telat lapor dan telat setor tersebut dari tahun 2015 kebelakang akan di hapuskan, juga apabila kita merasa ada hutang Pajak yang belum keluar STP/SKP maka akan secara otomatis dihapuskan, tax amnesty ini jelas menguntungkan Wajib Pajak perorangan maupun badan dari segi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Keuntungan lainnya adalah adanya jaminan bahwa Dirjen Pajak tidak akan melakukan pemeriksaan hingga penyidikan pajak. dengan cara mengungkap harta yang belum dilaporkan dan membayar uang tebusan. Tentunya hal ini dilakukan dengan memperhitungkan utang yang berkaitan dengan harta yang belum dilaporkan tersebut.

 

Salam Sukses selalu


Joewari Patolah

0852 1555 2010

www.tenagalepas.club 

www.freelancepajak.com 

www.dipajaki.com


 

 

 

 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan beserta Perubahannya.


Dalam rangka percepatan pelaksanaan program pembangunan pemerintah untuk kepentingan umum, pemberian kemudahan dalam berusaha, serta pemberian perlindungan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, perlu mengatur kembali kebijakan atas Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya. 

Peraturan Pemerintah ini diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Agustus 2016 dan mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Adapun perubahan penting yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah ini, yaitu :

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari:
  a. pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan melalui penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati antara para pihak.
  b. perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya,
yaitu penghasilan dari:
  • pihak penjual yang namanya tercantum dalam perjanjian pengikatan jual beli pada saat pertama kali ditandatangani atau
  • pihak pembeli yang namanya tercantum dalam perjanjian pengikatan jual beli sebelum terjadinya perubahan atau adendum perjanjian pengikatan jual beli, atas terjadinya perubahan pihak pembeli dalam perjanjian pengikatan jual beli tersebut.
  terutang Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final.
     
2. Besarnya PPh dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana poin 1 huruf a diatas adalah sebesar:
  a. 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan selain pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa Rumah Sederhana atau Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan;
  b. 1% (satu persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan;atau
  c. 0% (nol persen) atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah, badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus dari Pemerintah, atau badan usaha milik daerah yang mendapat penugasan khusus dari kepala daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

   

sumber: http://www.ortax.org/ortax/?mod=info&page=show&id=92

 

 
silahkan baca PP terkait PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, DAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANI\IYA :

Peraturan Pemerintah Nomor 34 TAHUN 2016

 

 


"Kehidupan terus berkembang. Jika kita berhenti berkembang, secara fisik dan mental, kita sama saja dengan orang mati"Morihei Ueshiba

"Doa adalah kunci pembuka hari dan sekrup penutup malam"Mahatma Gandhi