"In this world nothing can be said to be certain, except death and taxes"
*Benjamin Franklin

 “Lunasi Pajaknya, Awasi Penggunaannya”

Formulir SKB Baru 2019

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh
Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto
tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final
dalam jangka waktu tertentu.
Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebesar O,5 % (nol koma lima
persen).


Download surat permohonan SKB surat keterangan bebas PP23 2018 2019 word doc:
https://drive.google.com/open?id=1DZ7zzQrYn25bpRGocypYxvS2cr1Xn8nH

-------------------Formulir Lama-------------------

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

 

Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh

Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto

tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final

dalam jangka waktu tertentu.

Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sebesar O,5 % (nol koma lima

persen).

Tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenai

Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lampiran

Nomor : S-421/PJ.03/2018

Tanggal : 5 Juli 2018

 

 

Nomor :

Hal      : Permohonan Surat Keterangan Wajib

Pajak Dikenai Pajak Penghasilan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 23 Tahun 2018.

 

Kepada Yth. 

Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Pratama ………………….

 

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama            :

Npwp           :

Alamat          :

Nomer Telp  :

 

 

 

Bertindak Selaku:         Wajib Pajak  

                                      Wakil                                                 Kuasa 

                            Dari Wajib Pajak:               

                            Nama Wajib Pajak :  

                            NPWP                     :

                            Alamat                    :

 

Mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan karena memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak yang Dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

 

 

Tangerang, 16 Januari 2019

Pemohon,

 

 

 

 

 

(                                    ) 

            Direktur

 

 

 

 

 

 

 

 

SURAT PERNYATAAN WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO

TERTENTU BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018

 

Yang bertandatangan di bawah ini:

 

Nama                          :

NPWP                         :

Jabatan                       :

 
 

X

 

 

Bertindak selaku 1) 5 Wajib Pajak 5 Pengurus 5 Kuasa

 

Nama Wajib Pajak      :

NPWP                         :          

 Alamat                        :

 

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa peredaran bruto usaha yang diterima atau diperoleh termasuk dalam kriteria untuk dikenai Pajak Penghasilan bersifat final sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

 

Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

 

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya .

 

Tangerang, 15 Januari 2019

Yang membuat pernyataan, 5)

 

 

 
 

Materai 6.000

 

 

 

 

 

                                                                                    (                                  )

 

 

 

1) Beri tanda X pada 5 yang sesuai

2) Diisi dengan nama Wajib Pajak dalam hal yang mengajukan Surat Permohonan adalah Wakil atau Kuasa dari Wajib Pajak

3) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak dalam hal yang mengajukan Surat Permohonan adalah Wakil atau Kuasa dari Wajib Pajak

4) Diisi dengan alamat Wajib Pajak dalam hal yang mengajukan Surat Permohonan adalah Wakil atau Kuasa dari Wajib Pajak

5) Ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak

 

 

 

 

DAFTAR PEREDARAN BRUTO TAHUN 2018

Nama Wajib Pajak      :

NPWP                         :

 Alamat                       :                                  

 

NO

BULAN

JUMLAH

KETERANGAN

1

Januari

 

 

2

Februari

 

 

3

Maret

 

 

4

April

 

 

5

Mei

 

 

6

Juni

 

 

7

Juli

 

 

8

Agustus

 

 

9

September

 

 

10

Oktober

 

 

11

November

 

 

12

Desember

 

 

JUMLAH SETAHUN

 

 

 
 

Tangerang, 16 Januari 2019

 

 

 

 

(                              )

Direktur Utama

 

 


 

  • Penghapusan Pajak
  • 2016-10-29 22:24
  • Akibat atau Sanksi yang diterima jika tidak melaporkan spt masa/tahunan tepat waktunya dan/atau terlambat menyetorkan kekurangan pembayaran pajak :

    UU KUP Pasal 7 ayat 1 :

    Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan serta sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.

    Tidak atau terlambat melaporkan :

    1. SPT Masa PPN akan dikenakan denda sebesar Rp 500.000,-
    2. SPT Masa Selain PPN (PPh 21,22,23,25,15 dan 4 ayat 2) akan dikenakan denda sebesar Rp 100.000,-
    3. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dikenakan denda  Rp 100.000,-
    4. SPT Tahunan PPh Badan dikenakan denda Rp 1.000.000,-

    Akibat atau sanksi yang diterima jika tidak atau terlambat penyetoran pajak adalah sanksi berupa bunga 2% perbulan.

    UU KUP Pasal 9 ayat 2a

    Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen)per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

    Mari kita gunakan Hak untuk mengikuti Tax Amnesty karena sanksi telat lapor dan telat setor tersebut dari tahun 2015 kebelakang akan di hapuskan, juga apabila kita merasa ada hutang Pajak yang belum keluar STP/SKP maka akan secara otomatis dihapuskan, tax amnesty ini jelas menguntungkan Wajib Pajak perorangan maupun badan dari segi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Keuntungan lainnya adalah adanya jaminan bahwa Dirjen Pajak tidak akan melakukan pemeriksaan hingga penyidikan pajak. dengan cara mengungkap harta yang belum dilaporkan dan membayar uang tebusan. Tentunya hal ini dilakukan dengan memperhitungkan utang yang berkaitan dengan harta yang belum dilaporkan tersebut.

    Salam Sukses selalu

    Joewari Patolah

    0852 1555 2010

    www.tenagalepas.club 

    www.freelancepajak.com 

    www.dipajaki.com

  • jasa laporan pajak borongan
  • 2011-12-31 15:42
  • Jasa Laporan SPT Tahunan, Efaktur PPN,

    Saya Seorang freelancer Specialis Pajak Perusahaan maupun Orang Pribadi menawarkan Jasa laporan Pajak borongan satu tahun kebelakang Meliputi :

    1. SPT Tahunan
    2. PPh 21
    3. PPh 25
    4. PPh 29
    5. PPh 23
    6. PPh 4 ayat 2
    7. laporan Laba Rugi & Neraca
    dan PPh lainnya.

    Atas pekerjaan tersebut saya borong fee mulai dari 1,5jt sesuai tingkat kerumitan dan kewajiban perpajakan anda.

    apabila anda berat membayar karyawan untuk urus pajak bulanan dan tahunan dimana minimum gaji mereka di atas UMR maka anda dapat memilih Saya untuk membantu anda. untuk fee fleksibel sesuai kemampuan perusahaan anda. karena pentingnya kerjasama yang berkesinambungan supaya sama-sama jalan serta tidak memberatkan itu tujuan saya.

    bukti pengalaman Saya menangani perpajakan clent ditahun 2014 sudah lebih dari 60 Perusahaan dan dapat dibuktikan dengan laporan Pajak maupun SPT Tahunan.

    pengalaman Saya menangani pajak client mereka banyak mengeluhkan tentang denda pajak karena telat bayar maupun lapor dikarenakan kurang pahamnya pemilik perusahaan yang pada akhirnya denda yang harus di bayar jauh lebih mahal..

    selain memberikan jasa tersebut Saya juga akan membantu tax planning usaha anda, contoh anda akan saya bantu urus SKB (surat keterangan bebas) apabila omset kurang dari 4,8M setahun, supaya tidak dipotong PPh 23 sebesar 2% karena kewajiban pajak anda hanya 1 % per omset.

    free pengurusan SKB (surat keterangan bebas)

    saat ini PPN wajib efaktur, dengan hanya menambah 500 ribu efaktur anda akan saya bantu sampai penerbitan faktur pajak keluaran.
    pada intinya apapun keluhan pajak anda saya bantu.

    Salam sukses

    Joewari Patolah

    Phone : 085215552010 WA

  • download surat pengakuan kepemilikan harta tax amnesty word doc
  • 2011-12-27 18:13
  • span style="color: #444444; font-weight: normal; font-family: Arial; font-size: 14px; line-height: 19.6px; background-color: white;">Pertanyaan : "Jika saya punya rumah & mobil atas nama orang lain yg akan saya ikutkan dalam Tax Amnesty, apakah perlu dibuat surat pengakuan kepemilikan harta? jika perlu bagaimana format suratnya?
    apakah perlu juga dibuat surat pengakuan nominee?"

    Jawab ; "Surat Pengakuan harta dan Surat Nominee...format diserahkan ke WP yg menggambarkan bahwa harta xx yg dimilik tahun 19xx ataas nama yy adalah benar milik zzz.."

    silahkan download surat pengakuan kepemilikan harta tax amnesty:

    https://www.dropbox.com/s/6fdf98u0euste3r/Surat Pernyataan kepemilikan harta.docx?dl=0


    Butuh Jasa hitung & Lapor Perpajakan, PPh Masa, SPT Tahunan maupun tax amnesti silahkan hubungi kami, pengalaman  lebih dari 40 Perusahaan dari berbagai jenis bidang usaha. untuk strat-up bisnis anda, Kami bisa bantu dengan fee yang fleksibel sesuai kemampuan perusahaan, UMR area sehingga Anda dapat fokus dipengembanagan Perusahaan.



    website Kami yang lain: http://freelancepajak.com/ https://jasarestitusipajak.blogspot.co.id/ http://www.tenagalepas.club/

    Jasa Pajak Bintaro, serpong, ciledug, bsd, tangerang, cikupa, cilandak, lebak bulus, pamulang, ciputat, kebayoran, blok m

    Salam Sukses selalu.

    Joewari Patolah
    0852 155 2010

download surat pengakuan kepemilikan harta tax amnesty word doc

 

 




Pertanyaan : "Jika saya punya rumah & mobil atas nama orang lain yg akan saya ikutkan dalam Tax Amnesty, apakah perlu dibuat surat pengakuan kepemilikan harta? jika perlu bagaimana format suratnya?
apakah perlu juga dibuat surat pengakuan nominee?"

Jawab ; "Surat Pengakuan harta dan Surat Nominee...format diserahkan ke WP yg menggambarkan bahwa harta xx yg dimilik tahun 19xx ataas nama yy adalah benar milik zzz.."

silahkan download surat pengakuan kepemilikan harta tax amnesty:

https://www.dropbox.com/s/6fdf98u0euste3r/Surat%20Pernyataan%20kepemilikan%20harta.docx?dl=0


Butuh Jasa hitung & Lapor Perpajakan, PPh Masa, SPT Tahunan maupun tax amnesti silahkan hubungi kami, pengalaman  lebih dari 40 Perusahaan dari berbagai jenis bidang usaha. untuk strat-up bisnis anda, Kami bisa bantu dengan fee yang fleksibel sesuai kemampuan perusahaan, UMR area sehingga Anda dapat fokus dipengembanagan Perusahaan.



website Kami yang lain: http://freelancepajak.com/ https://jasarestitusipajak.blogspot.co.id/ http://www.tenagalepas.club/

Jasa Pajak Bintaro, serpong, ciledug, bsd, tangerang, cikupa, cilandak, lebak bulus, pamulang, ciputat, kebayoran, blok m

Salam Sukses selalu.

Joewari Patolah
0852 155 2010

"Kehidupan terus berkembang. Jika kita berhenti berkembang, secara fisik dan mental, kita sama saja dengan orang mati"Morihei Ueshiba

"Doa adalah kunci pembuka hari dan sekrup penutup malam"Mahatma Gandhi